Selasa, 11 September 2012

Contoh Makalah tentang "masalah kemiskinan dan perubahan sosial perspektif integras"


 Nama    : Saiful Rizal
 NIM      : 12650083
Jurusan : Teknik Informatika
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Kata Pengantar

Puji dan syukur kami atas kehadirat Allah SWT atas rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang bertema “masalah kemiskinan dan  perubahan sosial perspektif integrasi” yang merupakan salah satu tugas mata kuliah ILMU SOSIAL DASAR (ISD).
Dalam makalah ini kami membahas tentang bagaimana cara memahami masalah-masalah kemiskinan yang mencakup pengertian dan definisi kemiskinan, macam-macam kemiskinan, menganalisis perubahan sosial dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Dalam menyelesaikan tugas makalah ini, kami bekerja semaksimal mungkin untuk  yang menyelesaikan makalah ini sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dalam waktu yang tepat.
Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan namun telah member manfaat bagi kami, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen pembimbing kami “Ni matuz Zahro, M.Si
            Semoga dengan terselesainya makalah ini dapat bermanfaat  bagi pembaca dan teman-teman sekalian.


Malang, 11 september 2012

Saiful Rizal
               






Daftar Isi


Kata Pengantar
Daftar Isi
  BAB I           :          
a.       Pendahuluan

b.      Latar belakang

c.       Rumusan masalah

  BAB II  :
a.       Pembahasan

b.      Kondisi Kemiskinan di Indonesia

c.       Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

  BAB III  :
a.       Penutup
b.      Kesimpulan

Saran dan Kesimpulan
Daftar Pustaka / Sumber
 









BAB I
PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang
Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya.

B.Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah:
1.Bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia?
2.Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia?
3.Bagaimana cara menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia?











                                
                                                                          BAB II
ISI / PEMBAHASAN 


A.    PENGERTIAN KEMISKINAN

Pengertian Kemiskinan Menurut beberapa ahli :
Kemiskinan merupakan salah satu dari dua pokok permasalahan di seluruh Negara  termasuk Indonesia .suatu pemerintahan bisa jatuh karena rakyat miskin sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya, sebagaimana kita ketahui tingkat kemiskinan (persentasi dari jumlah populasi hidup di bawah garis  kimiskinan) di Indonesia sangat tinggi dan jumlah ini semakin meningkat saat terjadi  krisis ekonomi yang diawali krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua  tahun 1997.
Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multi dimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.
Kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :
 (1) Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
 (2) Gangguan dan tingginya risiko kesehatan
 (3) Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya
 (4) Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak
 (5) Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial,

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti  akses rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperolehkebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi,teknologi, dan modal.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan relatif sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan , yang biasanya dpapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absoliut derajat dari kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan kebutuhan minimum dalam bertahan hidup tidak terpenuhi.
Kemiskinan berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan nilainya akan meningkat jika natalitas semakin tinggi tanpa ada diimbangi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga banyak orang tanpa pekerjaan yang tetap yang menyebabkan peningkatan jumlah rakyat miskin di Indonesia.
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan diperlukan karena perlu diketahui terlebih dahulu hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan.










MACAM-MACAM KEMISKINAN
Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:
1.      Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin     absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup     untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2.      Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup  di  atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3.  Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:
1.      Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar,
contohnya dapat dilihat dari aspek  pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.
2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam      mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan.
3.Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dariupaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai halantara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Faktor Penyebab Kemiskinan
 Pada kondisi tertentu, kemiskinan dapat disebabkan dari berbagai segi, diantaranya :
·         Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
·         Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
·         Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain: makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapat anperkapita masyarakat.
·         Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
·         Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
·         Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikut sertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan
·         Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

A.    Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia
Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan.
Tahun 1990 bank dunia mendeklerasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada 3 front
1.      Pertumbuhan ekonomiyang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan pada kelompok miskin.
2.      Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang member mereka kemampuan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi
3.      Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara pendiuduk miskin yang sama skali tidak mampu untuk mendapat keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Pada tahun 2000 bank dunia muncul dengan kerangka kerja analisi yang baru untuk memerang kemiskinan yang dibangun di atas 3 pilar yakni pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan.
Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalam mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.

·         Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan.
Berbagai pengalaman di China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh.W
alaupun berbagai masalah di atas terlihat rumit dalampelaksanaannya, solusinya dapat terlihat dengan jelas.
o

Menjalankan program skala besar untuk membangun jalanpedesaandan di tingkat kabupaten.Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkanpenghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaranmereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan padaumumnya.
o

Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).Dana pembangunan harus ditargetkan pada daerah-daerah yangmempunyai kondisi buruk, terutama dalam masalah kemiskinan.Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta kondisi jalan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tersebut.Masyarakat miskin setempat juga harus dilibatkan agar hasilnyadapat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamintersedianya pemeliharaan secara lebih baik.
o

Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program inibahkan dapat mengurangi biaya pembangunan.
o

Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa

yang belum menikmati tenaga listrik.Kompetisi pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan denganmemperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Aksespada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangkameningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana
 
pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema subsidi yang adasangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.

Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik 
Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi.
H
anya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesiayang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitaslimbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitaspengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002,pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasisebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air.Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungaiyang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah.
H
al ini membuat penduduk miskincenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif. Pada tahun2001, kerugian ekonomi yang timbul akibat masalah sanitasidiperkirakan mencapai Rp 100.000,- per rumah tangga setiapbulannya. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:
o

Pada sisi permintaan, pemerintah dapat menjalankan kampanyepublik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalampenggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yangdiperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi,sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.
o

Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harusdiperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidangsanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat 
 
dilakukan adalah: (i) mengadakan kesepakatan nasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan (ii)mendorong pemerintah local untuk membangun fasilitas sanitasipada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAKuntuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standarpelayanan minimum.

Penghapusan larangan impor beras
 Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakankebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yangmerugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukanmenunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang masuk dalam kategorimiskin akibat dari kebijakan tersebut. Bahkan bantuan beras yangberasal dari Program Pangan Dunia (
W
orld Food Program) tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena tidak memiliki izin impor.Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga beras. Tetapiini hanya menguntungkan pihak yang memproduksi beras lebih dariyang dikonsumsi, sementara 90 persen penduduk perkotaan dan 70persen penduduk pedesaan mengkonsumsi lebih banyak beras dariyang mereka produksi. Secara keseluruhan, 80 persen dari penduduk Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20persen yang menikmati manfaatnya. Bahkan manfaat tersebut tidaklah sedemikian jelas.
H
arga beras di tingkat petani tidak mengalami kenaikan yang berarti sementara harga di tingkat pengecer naik cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya parapedagang yang menikmati manfaat kenaikan harga tersebut.Sementara itu, dukungan dan bantuan bagi petani dapat dilakukandengan berbagai cara lain, seperti penyediaan infrastruktur pertanian
 
dan pedesaan serta penyediaan riset dalam bidang pertanian.Pengenaan bea masuk juga dapat menjadi altenatif yang lebih baik daripada larangan impor.

Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
 Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dariusaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilantersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perludibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak prosesdesentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lombameningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Usahawan pada saat ini harusmengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izinyang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belumlagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman.Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat lokaldan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atasbarang yang mereka produksi.

Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin
 Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktorpenting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskinpada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan

·         Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik 
Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi.
Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesia yang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitaslimbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas pengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002, pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasi sebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air. Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah.
Hal ini membuat penduduk miskin cenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif.

·         Penghapusan larangan impor beras
 Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakan kebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yang merugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukan menunjukkan Secara keseluruhan, 80 % dari penduduk Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20% yang menikmati manfaatnya. Bahkan manfaat tersebut tidaklah sedemikian jelas.
Harga beras di tingkat petani tidak mengalami kenaikan yang berarti sementara harga di tingkat pengecer naik cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya para pedagang yang menikmati manfaat kenaikan harga tersebut.

·         Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
 Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dariusaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilan tersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perlu dibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak proses desentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Belum lagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman.Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat local dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.

·         Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin
 Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan factor penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas merek. Dengan program pemutihan yang sekarang ini dijalankan, dimana satu juta sertifikat dikeluarkan sejak 1997, dibutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk menyelesaikan proses tersebut. Disamping itu, kepemilikan atas 64 persen tanah diIndonesia tidaklah dimungkinkan, karena termasuk dalam klasifikasi area hutan.
·         Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisiuntuk sekolah menengah
 Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar.
Hanya saja,banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya
Hal ini terkait erat dengan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas  pendidikan.
·         Membangun lembaga - lembaga pembiayaan mikro yang memberimanfaat pada penduduk miskin
 Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang
memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman bersubsidi. Program pemberian pinjaman bersubsidi tidak dapat dipungkiri telah memberi manfaat kepada penerimannya. Tetapiprogram ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga pembiayaan mikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal, lembaga-lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayani masyarakat miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.
·         Mengurangi tingkat kematian Ibu pada saat melahirkan
Hampir 310 wanita di Indonesia meninggal dunia pada setiap 10.00 kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat kematian menjadi tinggi terkait dengan dua sebab.Pertama karena ibu yang melahirkan sering terlambat dalam mencari bantuan medis. Sering terjadi juga bantuan medis yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia. Kedua karena kebanyakan ibu yang melahirkan lebih memilih untuk meminta bantuan bidan tradisional daripada fasilitas medis yang tersedia.
·         Menyedian lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin
 fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa.Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin.Akibatnya pemerintah Kesenjangan daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.
·         Merancang  perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
 Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial.Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan danpendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh penduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

3.PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan social dalam kehidupan manusia pada pandangan segolongan yang mempunyai rasa membangun dimana selau menginginkan adanya kemajuan-kemajuan dan perombakan-perombakan sesuai dengan tuntutan zaman, didukung  golongan lain bersifat optimis yang diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berfaham mempunyai keyakinan bahwa besok ada kehidupan yang lebih cerah, sehingga didorong oleh rasa kejiwaan paham optimis tersebut mereka slalu berhati-hati dalam membawa arus masyarakat cenderung untuk maju dan berubah.
Wilberthmoore misalnya mendefinisikan perubahan social sebagai perubahan penting dalam struktur social (pola-pola perilaku dan interaksi social). Arti peerubahan social itu mencakup bidang yang sangat luas dan didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses social, serta stiap variasi dalam setiap aspek proses social serta stiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar prilaku. Dengan demikian dapat dikemukakan arti perubahan social adalah proses dimana terjadi perubahan struktur masyarakat yang slalu berjalan sejajar dengan perubahan kebudayaan dan fungsi suatu sistem social. Hal-hal penting yang erat kaitannya dengan dialektika dan teori perubahan social, adalah bahwa semua perubahan menimbulkan kontradiksi, berarti kecenderungan terjadinya pertentangan, dilemma, dan unsur-unsur yang tidak bersesuaian dalam system social dan kontradiksi ini merupakan penggerak utama perubahan social.
Cirri-ciri perubahan social
a.       Differential social organization
b.      Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan pemikiran ideologi, politik dan ekonomi.
c.       Mobilitas
d.      Culture conflict
e.       Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.
f.       Kontroversi (pertentangan)
Faktor-faktor penyebab perubahan social
a.       Penemuan-penemuan baru
b.      Struktur sosial (perbedaan posisi dan fungsi dalam masyarakat)
c.       Inovasi
d.      Perubahan lingkungan hidup
e.       Ukuran penduduk dan komposisi penduduk
f.       Inovasi dan teknologi

Faktor-faktor pendorong perubahan social
a.       Toleransi
b.      System terbuka lapisan masyarakat
c.       Heterogenitas (penduduk yang heterogen)
d.      Rasa tidak puas
e.       Karakter masyarakat
f.       Pendidikan
g.      Ideology
Factor-faktor penghambat perubahan social
a.       Kehidupan masyarakat yang terasing
b.      Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat
c.       Sikap masyarakat yang sangat tradisional
d.      Adanya kepentingan yang tertanam
e.       Adanya prasangka
f.       Adat istiadat atau kebiasaan
Fakto-faktor resiko perubahan social
a.       Adanya kepentingan individu dan kelompok
b.      Timbulnya masalah sosial
c.       Kesenjangan budaya (cultural lag)
1.      Kehilanangan semangat hidup



                                                  
BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan bab II, kami dapat menyimpulkan bahwa, Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu daripemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

B.     Saran
Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masadepan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan. Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.










DAFTAR PUSTAKA
Tulus R.tambunan.2006.Ekonomi Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia.
JACOBUS RANJABAR,SH.,M.Si.Perubahan social dalam teori makro.Bandung:Alfabeta

http://images.imnis.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SDH88woKCt 8AAF8LARk1/Bagian%20III%20Kemiskinan.doc?nmid=96869950 

Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100
HariBADAN PUSAT STATISTIK - Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010



Tidak ada komentar:

Posting Komentar